ASPEKINDO

ASPEKINDO berkedudukan nasional di tempat kedudukan Dewan Pimpinan Nasional, yaitu di Ibu Kota Negara dan Ibu Kota seluruh wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagai tempat kedudukan Dewan Pimpinan Propinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
ASPEKINDO didirikan di Makassar pada tanggal 07 Februari 2000, untuk jangka batas waktu tidak ditentukan.

Visi ASPEKINDO adalah :
Mewujudkan anggota dan masyarakat jasa konstruksi yang tangguh, jujur, bertanggung jawab, professional, efisien, serta berdaya saing yang kompetetif dalam pasar nasional dan internasional
Misi ASPEKINDO adalah :
Menciptakan peluang perolehan keunggulan daya saing dalam meraih peluang pasar dengan basis efisien yang beretika professional dan memiliki keunggulan kompetensi didalam masyarakat usaha jasa konstruksi dalam iklim beretika bisnis sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku.

ASPEKINDO didirikan dengan tujuan untuk :

1.    Menghimpun   pengusaha /   perusahaan-perusahaan  nasional yang  bergerak  di bidang Jasa konstruksi di dalam satu wadah organisasi;

2.     Membina dan mengembangkan    kemampuan   pengusaha   jasa konstruksi menjadi tangguh dan professional, kokoh, dan mandiri;

3.   Mendorong  terciptanya   hubungan  kemitraan  yang  sinergis  antara  pengusaha  golongan ekonomi kuat, menengah dan lemah;

4.   Membina  hubungan    secara     konsepsional    dan   atau  program kemitraan yang sinergis dengan pemberi kerja pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat propinsi, kabupaten/kota;

5.    Berperan dan ikut  serta  untuk meningkatkan pembangunan nasional;

6.   Membimbing,    mengarahkan,    dan    memperjuangkan    kepentingan   anggota   demi kelangsungan anggotanya;

7.    Mendorong terciptanya rasa kesetiakawanan sesama pelaku pasar konstruksi agar dapat dihindari terjadinya persaingan kerja dan usaha yang tidak sehat, sehingga dapat benar-benar tercipta bebersamaan;

  8.   Aktif   mengadakan    kerja   sama   dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi, baik di dalam maupun di luar negeri;

9.     Membantu pemerintah mewujudkan tertib Pembangunan